Data Simpang Siur, GMNI Minta Gubernur Evaluasi Plt Kadikbud

  • Whatsapp

SOFIFI, Haliyora.Com

Pernyataan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Djafar Hamisi tentang data jumlah SMK dan SMA sederajat yang sudah siap melaksankan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dinilai kontradiktif.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, dua kali memberikan keterangan ke publik melalui media massa terlihat berbeda datanya antara satu dengan yang lain.

Pertama pada saat diwaancarai sejumlah wartawan media cetak maupun on line usai mengikuti rapat bersama komisi III DPRD Malut pada, Selasa (10/03/2020) di kantor DPRD, ia mengatakan seluruh SMK di wilayah Maluku Utara sudah 100 % siap melaksanakan UNBK. Sementara untuk SMA dan MA baru 96 % yang siap. Masih ada 53 sekolah yang belum siap melaksanakan UMBK. Sehari kemudian datanya sudah berubah lagi.

Seperti diketahui, pada konfrensi pers pada, Rabu (11/03/2020) yang digelar di kantornya, DJafar Hamisi mengatakan, progres untuk SMK yang melaksanakan UNBK sudah mencapai 94 persen. Ia menyebut SMK dan SMA sesrta MA di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) belum seluruhnya melaksanakan UNBK.

Katanya, baru 38 persen SMK melaksanakan UNBK, sementara untuk SMA sederajat baru 70 persen.
Atas pernyataan kontradiktif tersebut Diduga tidak mengantongi data valid.

Pernyataan Plt. Kadis Pendidikan yang kontradiksi ini mendapat tanggapan dari ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate, Ayatullah Sifati (13/3) di Ternate. Ia menilai, Djafar gagal memimpin Dikbud Maluku Utara.

Ketua GMNI Cabang Ternate itu mengatakan, persoalan pendidikan adalah hal yang paling urgen dan patut di perhatikan. Apalagi menjelang pelaksanaan Ujian Nasional. Dikbud Malut seharusnya sudah mampu memastikan Sepuluh kabupaten kota yang ada di Maluku Utara, berapa banyak sekolah yang Melaksanakan UNBK serta yang belum menggunakan UNBK.

“Sebagai ketua GMNI Cabang Ternate kami menilai, pernyataan Kadikbud Malut Djafar Hamisi itu mengindikasikan kegagalan dia memimpin Dinas pendidikan. Indikatornya, selaku kepala dinas terkesan tidak mengantongi data. Untuk itu kami mendesak Gubernur Maluku Utara Agar segerah Mengevaluasu Kadikbud Malut”, tegas pemuda yang biasa disapa Aya itu. (Andre)

Pos terkait