Komisi II DPRD Tikep : Pengembangan Guruapin Terkendala Status Lahan

  • Whatsapp

SOFIFI, Haliyora.Com

Ke Sofifi, Rabu (11/03/2020). Ada sejumlah fasilitas yang ditinjau langsung di sana. Antara lain, Pelabuhan Spit Boot Guruapin, Pasar Galala, Pelabuhan Fery dan Pelabuhan Leleo, Kecamatan Oba.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ismail H. Umar yang juga sebagai ketua rombongan menjelaskan, rombongan wakil rakyat itu ingin melihat langsung aktifitas masyarakat di pasar dan pelabuhan, selain mendengar aspirasi warga.

Katanya, sejumlah masalah ditemukan ketika meninjau pelabuhan Spit Boot Guruapin. Masalah tersebut terkait dengan status lahan di lokasi pelabuhan yang tidak memungkinkan pihak Pemerintah KotaTikep untuk mengembangkannya.

Pasalnya, status kepemilikan lahan adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sementara kewenangan membangun, mengelola dan mengembangkan pelabuhan ada di Kota Tidore Kepulauan.

Padahal menurut dia, jika dikembangkan maka dampak ekonominya sangat besar, terutama bagai masyarakat setempat.

“Saya lebih fokus pada pelabuhan speed Boat Gurapin. Kenapa saya harus fokus kerena daerah ini adalah milik Pemprov Malut, sekiranya ada langkah yang diambil bisa menambah pendapatan masyarakat di sekitaran Gurapin. Kita tidak bisa bangun jika status tanahnya belum jelas”, ujar Ismail kepada Haliyora.com, Rabu (11/03/2020) di Gurupain, Sofifi.

Katanya, Pemeritah Kota Tidore harus tanggap dan cepat mencari solusi terhadap masalah-masalah pembangunan di Sofifi, salah satunya masalah lahan di areal pelabuhan Guruapin.

“Sofifi butuh perhatian pemerintah Tidore kepulauan. Kondisi seperti ini pemerintah harus cepat menangkap persoalan. Sangat disayangkan jika pemerintah lambat menanhgapi hal ini”, tandasnya.

Sementara Kepala Kelurahan Gurapin, Rusdi Jamaludin mengatakan, masyarakat di kelurahan itu berharap pemerintah Provinsi Maluku Utara mau mengembalikan status lahan kepada mereka agar dikembangkan sehingga menambah penghasilan warga.

“Mengingat status lahan di pelabuhan itu adalah milik pemerintah provinsi, maka kami pemerintah Kelurahan berharap Pemprov serahkan status lahan ini kepada kami agar kami menggarap, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan perkonomian masyarakat Gurapin, mengingat pelabuhan ini tarafnya regional”, harap rusdi, Rabu (11/03/2020)

Kunjungan Kerja (Kuker) Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan dipimpin langsung Ketua, Ismail H Umar dan didampingi tiga anggota komisi yakni, Husen Bin Syeh Abukar, Abuljalal Rajabesi, dan Mahmud Muhammad. (Jae)

Pos terkait