Komisi II DPRD Tikep : Pengembangan Guruapin Terkendala Status Lahan

- Editor

Kamis, 12 Maret 2020 - 23:10 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SOFIFI, Haliyora.Com

Ke Sofifi, Rabu (11/03/2020). Ada sejumlah fasilitas yang ditinjau langsung di sana. Antara lain, Pelabuhan Spit Boot Guruapin, Pasar Galala, Pelabuhan Fery dan Pelabuhan Leleo, Kecamatan Oba.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ismail H. Umar yang juga sebagai ketua rombongan menjelaskan, rombongan wakil rakyat itu ingin melihat langsung aktifitas masyarakat di pasar dan pelabuhan, selain mendengar aspirasi warga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Katanya, sejumlah masalah ditemukan ketika meninjau pelabuhan Spit Boot Guruapin. Masalah tersebut terkait dengan status lahan di lokasi pelabuhan yang tidak memungkinkan pihak Pemerintah KotaTikep untuk mengembangkannya.

Pasalnya, status kepemilikan lahan adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sementara kewenangan membangun, mengelola dan mengembangkan pelabuhan ada di Kota Tidore Kepulauan.

BACA JUGA  Dinas PUPR Malut Sesuaikan Dokumen Lelang dengan Permen PUPR Terbaru

Padahal menurut dia, jika dikembangkan maka dampak ekonominya sangat besar, terutama bagai masyarakat setempat.

“Saya lebih fokus pada pelabuhan speed Boat Gurapin. Kenapa saya harus fokus kerena daerah ini adalah milik Pemprov Malut, sekiranya ada langkah yang diambil bisa menambah pendapatan masyarakat di sekitaran Gurapin. Kita tidak bisa bangun jika status tanahnya belum jelas”, ujar Ismail kepada Haliyora.com, Rabu (11/03/2020) di Gurupain, Sofifi.

Katanya, Pemeritah Kota Tidore harus tanggap dan cepat mencari solusi terhadap masalah-masalah pembangunan di Sofifi, salah satunya masalah lahan di areal pelabuhan Guruapin.

“Sofifi butuh perhatian pemerintah Tidore kepulauan. Kondisi seperti ini pemerintah harus cepat menangkap persoalan. Sangat disayangkan jika pemerintah lambat menanhgapi hal ini”, tandasnya.

BACA JUGA  Fasilitas Nelayan di Sagawele Halsel Bakal Diresmikan Desember Tahun Ini

Sementara Kepala Kelurahan Gurapin, Rusdi Jamaludin mengatakan, masyarakat di kelurahan itu berharap pemerintah Provinsi Maluku Utara mau mengembalikan status lahan kepada mereka agar dikembangkan sehingga menambah penghasilan warga.

“Mengingat status lahan di pelabuhan itu adalah milik pemerintah provinsi, maka kami pemerintah Kelurahan berharap Pemprov serahkan status lahan ini kepada kami agar kami menggarap, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan perkonomian masyarakat Gurapin, mengingat pelabuhan ini tarafnya regional”, harap rusdi, Rabu (11/03/2020)

Kunjungan Kerja (Kuker) Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan dipimpin langsung Ketua, Ismail H Umar dan didampingi tiga anggota komisi yakni, Husen Bin Syeh Abukar, Abuljalal Rajabesi, dan Mahmud Muhammad. (Jae)

Berita Terkait

SMAN 1 Halteng Pungut Biaya Mobiler, Dikbud Maluku Utara : Itu Pungli
Personel Polres Halmahera Tengah Evakuasi Warga Terdampak Banjir
Pemkot Ternate Segera Bentuk Pansel Lelang Dua Jabatan OPD, Samin : Tinggal Tunggu Ini
Pemprov Audit Investigasi Proyek LPT Dikbud Maluku Utara
Siap-siap, Pemkot Ternate Segera Lelang Dua Jabatan Kepala Dinas
Pj Gubernur Maluku Utara Beri Istruksi ke OPD, Kepala Inspektorat : Jika tak Mampu Baiknya Undur Diri
ASN Ngeluh, Pemda Taliabu Nunggak Bayar Kekurangan Gaji 8 Persen 
Nyanyian Kadikbud Malut Soal Dugaan Penyelewengan Anggaran Proyek LPT Disambut Pj Gubernur 
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 23:50 WIT

Pencoklitan Mulai Berjalan, Bawaslu Minta Dukcapil Halmahera Utara Terbuka Soal Data Pemilih

Senin, 24 Juni 2024 - 23:39 WIT

Gaji 13 Lima Mantan Komisioner KPU Morotai Belum Dibayar

Senin, 24 Juni 2024 - 23:33 WIT

Sashabila Mus : Entaskan Sejumlah Masalah di Taliabu Maluku Utara Butuh Sentuhan Agamais

Senin, 24 Juni 2024 - 23:26 WIT

SMAN 1 Halteng Pungut Biaya Mobiler, Dikbud Maluku Utara : Itu Pungli

Senin, 24 Juni 2024 - 23:17 WIT

Personel Polres Halmahera Tengah Evakuasi Warga Terdampak Banjir

Senin, 24 Juni 2024 - 17:31 WIT

Penting Mana, TPP Atau Dana Hibah Pilkada? Ini Kata Kepala BPKAD Morotai

Senin, 24 Juni 2024 - 16:22 WIT

SMAN 1 Halteng Bebankan Meja Kursi ke Siswa Baru

Senin, 24 Juni 2024 - 15:36 WIT

Polres Halmahera Tengah Ancam Pecat Anggotanya yang Terlibat Judi Online 

Berita Terbaru

ilustrasi Gaji ke 13

Headline

Gaji 13 Lima Mantan Komisioner KPU Morotai Belum Dibayar

Senin, 24 Jun 2024 - 23:39 WIT

error: Konten diproteksi !!