Bawaslu Rilis IKP 2020, Empat Daerah di Malut Rawan Tinggi

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, SH. MH. Foto: Istimewa (malut.bawaslu.go.id)

Ternate, Haliyora.com

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) tahun 2020. Berdasarkan IKP yang diluncurkan di Jakarta pada Selasa (25/02/2020) pagi WIB itu, tiga daerah di Maluku Utara (Malut) masuk pada level enam (tinggi).

Bacaan Lainnya

Dari indeks kerawanan yang dirilis Bawaslu itu, dua kabupaten kota di Malut berada pada level enam bersama dengan 13 kabupaten kota se-Indonesia yakni untuk Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) pada angka 71,45 (urutan enam) dan Kota Ternate pada 66,25 atau berada di urutan 12.

“Sementara dua daerah lainnya yakni Kota Tikep (Tidore Kepulauan) dan Kabupaten Halbar (Halmahera Barat) dan juga Ternate, masuk pada level enam pada masing-masing dimensi yang ada,” kata ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin Amrin SH MH, Selasa siang, sebagaimana dilansir laman resmi Bawaslu Malut.

Dari empat dimensi dalam IKP tersebut yakni Konteks Sosial Politik, indeks Kota Tikep, kata Muksin, berada pada angka 70,87 sedang Kepsul sebesar 70,31. Pada dimensi ini sendiri berkaitan dengan relasi kuasa di tingkat lokal, otoritas penyelenggara, penyelenggara dan keamanan.



“Indikatornya terkait kerawanan netralitas ASN, kekerasan fisik non fisik pada penyelenggara, putusan KASN terkait netralitas ASN serta mobilisasi ASN untuk mendukung calon tertentu,” kata Muksin.

Kemudian untuk Kabupaten Halbar bersama Kepsul, berada pada level enam untuk dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil. “Halbar berada pada angka 65,18 sedangkan Kepulauan Sula 69,53 untuk dimensi ini,” tutur Muksin.

Pada dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, jelas Muksin, aspek penilaiannya berkaitan dengan hak pilih, pengawasan pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi pelaksanaan Pemilu dan kampanye.

“Sedangkan Kota Ternate pada dimensi Kontestasi, indeksnya berada pada angka 79,59. Hal ini berkaitan dengan sub dimensi pencalonan dan kampanye. Lalu indikatornya pemasangan alat peraga yang tidak pada tempatnya, politik uang dan mahar politik, iklan diluar jadwal, konflik antar peserta dan pendukung, serta penggunaan fasilitas negara,” ucapnya.

Muksin sendiri berharap, IKP yang sudah diluncurkan tersebut, dapat menjadi dasar dilakukannya strategi pencegahan dan pengawasan secara konpherensif dan maksimal yang melibatkan semua unsur masyarakat.

“Termasuk juga pada seluruh daerah yang melaksanakan pilkada akan diawasi secara ketat baik yang berada pada level tinggi maupun sedang,” tuntasnya. (red)

Pos terkait