Ternate, HaliYora.com
Puluhan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Provinsi Maluku Utara (Malut), Senin (24/02/2020), tiba-tiba mendatangi kantor Gubenur Malut. Tujuannya menemui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Drs Samsudin Abdul Kadir MSi.
Kedatangan itu akibat ketidakpuasan para kepala sekolah (Kepsek) mengingat pelaksanaan Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) sudah dijadwalkan Maret 2020 sudah semakin dekat. Namun anggaran pelaksanaannya belum juga jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedatangan para kepala SMK itu pertanyakan anggaran UKK yang senilai Rp 1,3 miliar yang tak kunjung dikucurkan. Sayangnya, Sekprov tidak berada di tempat sehingga pertemuan dilaksanakan bersama Asisten III Pemprov Malut, Salmin Djanidi.
Dalam pertemuan tersebut, Asisten III mengarahkan para Kepsek untuk menemui DPRD guna mempertanyakan soal anggaran pelaksanaan UKK setelah mendengarkan aspirasi dari puluhan kepsek SMK itu.
Pernyataan Asisten III itu kembali memancing ketidakpuasan para Kepsek. “Setelah mendengarkan penjelasan dari Asisten III, kami menilai anggaran untuk UKK itu belum jelas alias masih abu-abu” ujar Ketua Klub Konservasi Sekolah (KKS) SMK Provinsi Maluku Utara, Mohtar Umar.
Mohtar mengatakan, jika sampai akhir Maret belum ada kejelasan soal anggaran, maka dipastikan UKK akan gagal dilaksanakan tahun ini. Kalaupun dipaksakan untuk dilaksanakan ujian, maka pihaknya akan membawa 500 siswa peserta ujian ke kantor gubernur.
“Kami akan serahkannya ke pemerintah daerah untuk melaksanakan ujian di situ. Biar Pemda yang laksanakan ujian entah bagaimana caranya,” semburnya.
Sebelumnya, dalam rapat bersama para Kepala SMK se-Malut di Ternate, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Djafar Hamisi menyampaikan, besaran anggaran untuk UKK bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1,3 miliar. Namun sampai menjelang pelaksanaan ujian dana itu belum dikucurkan ke pihak sekolah. Bahkan ada kabar akan dipangkas. (Jae)
