Pemda Halsel Rekrut Tenaga PTT, Pengamat : Cerminan Gagal Kelola Pemerintahan

- Editor

Rabu, 22 Januari 2020 - 11:29 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba. Foto: Istimewa.

Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba. Foto: Istimewa.

TERNATE,HALIYORA – Penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kembali digulirkan Pemerintah Daerah Halmahera Selatan (Halsel).
Rencana rekrutmen PTT itu akan dilaksanakan di awal tahun ini. Sekitar 2.000 PTT akan direkrut dengan ketentuan yang berminat harus mendaftar lewat Kapala Desa (Kades) setempat.

Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba menyampaikan rencana pemda tersebut kepada masyarakat Obi saat kunjung Kerja selama dua hari (16-17/01/2020) di daerah itu.

Di sisi lain, rekrutmen PTT sudah dibatasi, bahkan hendak ditiadakan oleh Pemerintah. Hasil rapat Komisi II DPR RI bersama Kemenpan dan BKN pada Senin, (20/01/2020) menegaskan bahwa Undang-Undang No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengakui dua jenis status kepegawaian, yakni; PNS dan PPPK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk memastikan tidak ada lagi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK. Kesimpulan rapat itu bahwa ke depan tidak ada lagi namanya Pegawai Tidak Tetap , Honorer dan lain-lain.

BACA JUGA  Perusahaan Pertambangan Ini Disebut Konsisten Berikan Kontribusi ke Kas Daerah Haltim

Kebijakan Bupati Halsel dalam merekrut PTT yang pendaftarannya melalui Kepala Desa itu menuai kritikan, bahkan dianggap bermuatan politik oleh kalangan Pemerhati Kebijakan Publik. Pasalnya, selain bersebrangan dengan kebijakan pusat, juga prosesnya tidak lumrah.

Dr. Mohtar Adam, salah seorang pengamat kebijakan publik menuding Bupati Halsel mengambil langkah bersebrangan dengan kebijakan pusat bahkan melawan UU no. 5 tahun 2014 demi kepentingan sesaat.

Padahal menurut Mohtar Adam, penghapusan Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honor seperti dimaksud oleh UU dan kemudian disepakati DPR RI dengan Pemerintah Pusat itu terkait dengan fenomena Pilkada Indonesia, di mana data PTT yang terus meningkat tanpa mempertimbangkan beban kerja dan jumlah personil dalam melakukan pelayanan publik. Akibatnya, sambung dia, banyak pegawai berbaju PNS nganggur ditambah PTT.

BACA JUGA  Jumlah Orang Masuk Tikep Meningkat

“Artinya, pengangkatan pegawai tidak didasari kebutuhan rill untuk melakukan pelayanan publik”, terang Ota (sapaan akrab Mohtar, red).

Dosen Universitas Khairun itu menilai, kebijakan bupati merekrut kembali PTT mencerminkan kegagalan Pemerintahannya dalam menciptakan lapangan kerja bagi lulusan pendidikan pada berbagai jenjang, dengan menggunakan cara-cara primitif untuk mengorbankan APBD yang bersembunyi dibalik PTT.

“Padahal Halsel miliki cukup potensi untuk mendorong pelaku usaha baru yang memanfaatkan angkatan kerja produktif dan APBD dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja”, terangnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah, Helmi Surya Botutihe menjelaskan, pendaftaran melalui kepala desa hanya untuk mereka yang tinggal jauh dari ibu kota. Sedangkan yang ada di dalam kota dapat mendaftar lewat Dinas yang bersangkutan. (Red)

 

Berita Terkait

Baru 4 OPD di Pemprov Malut yang Ajukan RUP ke Portal Lelang
Pembayaran TPP ASN di Sula Tunggu Rekomendasi Mendagri
Plt Gubernur Malut Tegaskan tak Ikuti Perintah Dirjen Otda
Pemprov Malut Tanggapi Dingin Surat Kemendagri
Realisasi APBD Sula Tahun 2023 Capai 98,3 Persen
Usulan Kadis PUPR Morotai Definitif Terganjal Pertek
Mendagri Minta Plt Gubernur Malut Kembalikan Samsuddin ke Jabatan Sekda
Formasi PPPK Tahun Ini Untuk Kota Ternate Belum Diinput
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 12 April 2024 - 20:28 WIT

Pasca Idul Fitri, Inflasi Diproyeksi Tembus 3,6 Persen

Jumat, 12 April 2024 - 19:58 WIT

Asik ! Sekda Halsel Ajak Kades Pulau Makian Joget 100 Juta di Pantai Powate 

Minggu, 7 April 2024 - 22:16 WIT

Harga Rica dan Tomat di Sula Merangkak Naik H-2 Lebaran

Sabtu, 6 April 2024 - 22:27 WIT

Ela-ela, Tradisi Malam Lailatul Qadar di Keraton Kesultanan Ternate

Sabtu, 6 April 2024 - 22:10 WIT

Pj Kades Maluli di Taliabu Diduga Potong BLT Warga

Sabtu, 6 April 2024 - 22:02 WIT

Polres Morotai Lidik Kasus Penimbunan Mitan Subsidi di Darame

Jumat, 5 April 2024 - 21:05 WIT

Buka Musrembang, Bupati Halsel : Proyeksi Pembangunan Infrastruktur Pakai 4 Metode Ini

Jumat, 5 April 2024 - 17:34 WIT

Dapat Dukungan Gerindra, Mislan Syarif Siap Calon Bupati Taliabu

Berita Terbaru

Ilustrasi Inflasi

Ekobis

Pasca Idul Fitri, Inflasi Diproyeksi Tembus 3,6 Persen

Jumat, 12 Apr 2024 - 20:28 WIT

Pasar cabai dan tomat (foto ilustrasi)

Headline

Harga Rica dan Tomat di Sula Merangkak Naik H-2 Lebaran

Minggu, 7 Apr 2024 - 22:16 WIT

error: Konten diproteksi !!