Kelompok Tani Taliabu Pertanyakan Anggaran Pupuk Pengembangan Jagung 2018

- Editor

Senin, 20 Januari 2020 - 12:13 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ternate, Haliyora.com

Program Pengembangan Jagung Tahun 2018 pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, yang anggarannya bersumber dari APBN ternyata menyisakan masalah. Pasalnya pengadaan pupuk untuk mendukung program tersebut, yang penyalurannya langsung ke rekening kelompok petani, diduga diselewengkan.

Hal tersebut diketahui setelah kelompok tani tidak diberi keleluasaan untuk mengelola anggaran pengadaan pupuk. Mestinya, anggaran pengadaan pupuk yang diterima oleh kelompok tani, dipakai untuk membeli pupuk yang berkualitas, sesuai yang tercantum dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Informasi yang diperoleh Haliyora.com dari salah satu kelompok tani menyatakan bahwa setelah dana pengadaan pupuk tersebut dicairkan ke rekening kelompok tani, mereka diminta untuk langsung mentransfer seluruh anggaran ke rekening milik penyalur pupuk yang ada di Ternate.

“Dana sebesar kurang lebih Rp. 900 juta itu memang masuk ke rekening kelompok kami, namun setelah itu kami diminta oleh Bapak Muhtar Husen, SP., PPK program tersebut, untuk langsung mentransfernya ke rekening penyalur pupuk di Ternate,” ujar salah seorang ketua kelompok tani yang tidak mau disebutkan namanya.

BACA JUGA  Lagi, Satpol PP Kota Ternate Amankan 4 Siswa SMA

Setelah dana tersebut ditransfer, penyalur pupuk berjanji untuk mengirimkan pupuk langsung kepada kelompok tani.

“Yang jadi masalah, pupuk yang dikirim oleh penyalur kepada kami baru sekitar 20% dari total jumlah yang harus diterima oleh kelompok tani. Hingga kini, tidak ada penambahan jumlah pupuk yang harus kami terima,” lanjutnya.

Ketua kelompok tani dan anggotanya mempertanyakan sisa pupuk yang belum diterima tersebut. Ia mensinyalir terjadi penyelewengan anggaran pengadaan pupuk jagung itu.

“Karena sisa pupuk yang harus kami terima tidak juga dikirimkan, kami jadi curiga. Jangan-jangan ada permainan antara PPK dan pihak penyalur pupuk di Ternate,” tandasnya.

BACA JUGA  Pemda Taliabu Alokasi Rp 7,3 Miliar Atasi Banjir di Kota Bobong

Lebih jauh dijelaskan bahwa sesuai prosedur, setelah dana pengadaan pupuk ditransfer ke rekening kelompok tani, maka kewenangan penuh berada di tangan kelompok tani untuk membeli pupuk dimaksud.

“Bila mengikuti prosedur, setelah ditransfer ke rekening kami, anggaran itu menjadi hak kami. Kewenangan sepenuhnya ada di kelompok tani untuk membeli pupuk sesuai yang tercantum dalam RUK,” jelasnya.

“Tidak boleh ada campur tangan pihak lain, bahkan PPK sekalipun,” tegasnya.

Ia dan kelompoknya meminta pihak berwenang untuk menindaklanjuti dan mengusut tuntas masalah anggaran pengadaan pupuk tersebut. “Jika dibiarkan saja, maka akan menimbulkan kerugian negara dan program pembangunan pertanian di Maluku Utara tidak akan pernah memberikan dampak peningkatan kesejahteraan bagi para petani,” tutupnya. (ata)

Berita Terkait

Pj Kades Maluli di Taliabu Diduga Potong BLT Warga
Polres Morotai Lidik Kasus Penimbunan Mitan Subsidi di Darame
Mantan Kadis PUPR Malut Akui Pernah Setor ke AGK 
Uje Akui Cicipi Fee Proyek di Pemprov Malut
Di Sidang Stevi, Presdir Tri Mega Sampaikan Alasan Tolak Jalan Masuk Kawasan Perusahaan 
Inspektorat Lamban Audit Kerugian Dugaan Korupsi DAK Dispar Morotai
Saksi di Sidang Cristian, Daud Ismail Akui Ditransfer Rp 600 Juta
Lawan Perintah AGK Kumpul Duit Rp 5 M, Udin Djuba Akui Didepak dari Kadis PUPR
Berita ini 10 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:54 WIT

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?

Selasa, 16 April 2024 - 21:34 WIT

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 April 2024 - 21:29 WIT

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 April 2024 - 18:56 WIT

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 April 2024 - 18:51 WIT

Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian

Selasa, 16 April 2024 - 13:11 WIT

Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selasa, 16 April 2024 - 12:59 WIT

Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon

Selasa, 16 April 2024 - 10:45 WIT

Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD

Berita Terbaru

Pj Bupati Umar Ali

Headline

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:34 WIT

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Ray Sobar

Headline

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:29 WIT

Plt Gubernur Malut M. Al Yasin Ali saat diwawancarai wartawan, Kamis (01/02/2024).

Headline

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:56 WIT

error: Konten diproteksi !!