Survei DPT Warga Halsel, Asman: “Dasarnya Apa?”

- Editor

Selasa, 14 Januari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Bawaslu Halsel, Asman Jamel. (Foto: Istimewa)

Anggota Bawaslu Halsel, Asman Jamel. (Foto: Istimewa)

Ternate, Haliyora.com

Mencuatnya kegiatan survei potensi kerawanan pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bersama komisoner Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) terhadap sejumlah warga mendapat sorotan dari sesama anggota Bawaslu.

Asman Jamel, anggota Bawaslu Kabupaten Halsel mempertanyakan alasan apa sehingga dilakukannya survei pada penduduk Halsel di wilayah perbatasan Halsel dan Halteng itu.“Itu dilakukan tanpa koordinasi lintas kabupaten. Padahal, Halteng sendiri tidak termasuk dalam agenda Pilkada serentak 2020. Apa dasar dan tujuannya?” ucap Asman pada Haliyora.com, Senin (13/02/2020) malam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Pula:
Bawaslu Survey Potensi Masalah DPT Halsel-Halteng

BACA JUGA  Pilgub Malut, PKS-Hanura Segera Deklarasikan MK-BISA

Soal Survei DPT, Ketua Bawaslu Malut: “Masita Salah Tulis”


 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu anggota Bawaslu Provinsi Malut, Masita Nawawi dan anggota Bawaslu Halteng melakukan survei atau pengecekan di lapangan pada 52 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami wilayah perbatasan Halteng-Halsel. Padahal jelas-jelas, warga tersebut memiliki dokumen resmi kependudukan sebagai warga Halsel yang tidak bermasalah pada Pemilu serentak 2019 lalu.Asman sendiri mempertanyakan alasan dan dasar survei tersebut. Menurutnya jika memang oleh lembaga dianggap sebagai sebuah potensi kerawanan, harusnya ada koordinasi dengan Bawaslu Halsel. Ditegaskan pula, sampai saat ini Bawaslu Halsel belum menerima arahan terkait hal itu. “Bahkan belum ada perintah atau petunjuk khusus terkait pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih,” ungkapnya.

BACA JUGA  Diusung Nasdem-Perindo, Elang-Rahim Bikin Seru Pilkada Halteng

Bawaslu Halsel, lanjut Asman yang juga Kordiv Hukum dan Penanganan Pelanggaran itu, tetap mengikuti mekanisme tahapan pilkada yang telah ditetapkan KPU, dan sekarang belum masuk tahapan pemuktahiran data pemilih. Apalagi, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan hak warga pindah domisili.

“Bawaslu Halsel tetap berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Daerah terkait penyediaan data agregat penduduk sebagai acuan dasar pemuktahiran data. Makanya saya juga kaget. Ibaratnya tak ada angin, tak ada hujan, kok tiba-tiba Halteng bikin survei. Ada apa?” pungkas Asman. (red)

Berita Terkait

PKS Halsel Siapkan Perempuan untuk Posisi Ketua DPRD
Kepemimpinan Alien Mus Digoyang, Kader Partai Minta AHM Turun Gunung Selamatkan Golkar Malut
Kampanye : Pengurus DPP Golkar dan Demokrat Ajak Warga Pulau Taliabu Menangkan Sasha-Yasir
Slogan ‘Anak Kampung’ Bergemuruh pada Kampanye Akbar Elang-Rahim di Patani Utara
Kampanye Sherly-Sarbin di Morotai, Ketua Partai Gelora Malut ‘Kuliti’ Aliong Mus
Komaruddin Tegaskan PDIP Siap Pecat Kader di Maluku Utara yang ‘Mbalelo’
Akhiri Kampanye, Masdar Optimis Rusihan-Muhtar Menang di Pilkada Halsel
Tepis Isu Dukung Salah Satu Cagub, Walikota Ternate : Perbedaan Itu Wajar
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 6 Desember 2024 - 18:51 WIT

PKS Halsel Siapkan Perempuan untuk Posisi Ketua DPRD

Minggu, 1 Desember 2024 - 16:17 WIT

Kepemimpinan Alien Mus Digoyang, Kader Partai Minta AHM Turun Gunung Selamatkan Golkar Malut

Selasa, 19 November 2024 - 16:57 WIT

Kampanye : Pengurus DPP Golkar dan Demokrat Ajak Warga Pulau Taliabu Menangkan Sasha-Yasir

Sabtu, 16 November 2024 - 16:46 WIT

Slogan ‘Anak Kampung’ Bergemuruh pada Kampanye Akbar Elang-Rahim di Patani Utara

Kamis, 14 November 2024 - 19:04 WIT

Kampanye Sherly-Sarbin di Morotai, Ketua Partai Gelora Malut ‘Kuliti’ Aliong Mus

Berita Terbaru

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Maluku Utara, memberikan rekomendasi yang diterima langsung Pj Sekda Maluku Utara, Abubakar Abdullah, dan Wakil Ketua DPRD Malut Kuntu Daud, di kantor BPK, Jumat (13/12/2024)

Headline

BPK Rekomendasikan Pemprov Malut Segera Lunasi Utang Daerah

Jumat, 13 Des 2024 - 21:30 WIT

Kepala Bidang Pengaduan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (BKPSDM) Kota Ternate Nany Wardhani

Headline

Ratusan Pegawai Pemkot Ternate Pensiun Tahun Ini

Jumat, 13 Des 2024 - 16:53 WIT

error: Konten diproteksi !!