TERNATE — Haliyora, Aksi mahasiswa kembali berlangsung di Ternate. Berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Maluku Utara, menjadi sorotan mereka.
Kali ini, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nesional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Ternate melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Ternate pada Kamis (19/12).
Mereka menyoroti beberapa hal yang menjadi persoalan di negeri ini, terutama di Maluku Utara. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah tentang iuran BPJS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator aksi, Nurhidayat Hi. Gani menyampaikan bahwa aksi kali ini adalah lanjutan dari aksi demonstrasi yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pada 10 Desember kemarin.
Dalam aksinya, mahasiswa melakukan orasi dan membagikan selebaran. Isi selebaran tersebut adalah sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi demostrasi.
Menurut LMND, pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat. Kebijakan menaikkan iuran BPJS hingga 100% dianggap sangat memberatkan.
Untuk diketahui, mulai Januari 2020 nanti, pemerintah akan menaikkan besaran iuran BPJS. Rinciannya adalah iuran untuk Kelas I yang awalnya Rp. 80 ribu, naik menjadi Rp. 160 ribu, dan untuk Kelas II yang tadinya sebesar Rp. 51 ribu, naik menjadi Rp. 110 ribu. Sedangkan iuran BPJS Kelas III naik menjadi Rp. 42 ribu, yang awalnya hanya sebesar Rp. 25.500,-
“Kebijakan pemerintah menaikkan besaran iuran BPJS tersebut, kami anggap memberatkan dan menindas masyarakat, khususnya rakyat kecil. Pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil.” ujar Nurhidayat.
Untuk itu, lewat aksinya, LMND menuntut agar pemerintah membubarkan BPJS dan menggantinya dengan Jamkesrata (Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta), yang menjamin seluruh rakyat Indonesia dengan standar pelayanan yang layak.
“LMND menuntut agar BPJS dibubarkan. Kehadiran BPJS ternyata tidak meringankan beban masyarakat, namun justru memberatkan. Kami minta dibubarkan,” tegas Nurhidayat.
Sementara itu, Makmur Gamgulu, anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Golkar yang menerima perwakilan mahasiswa menyampaikan, tututan dan aspirasi dalam aksi mahasiswa dari LMND akan diterima dan ditampung. Selanjutnya, aspirasi mahasiswa tersebut akan disampaikan kepada jajaran pimpinan DPRD, agar dibahas dalam rapat komisi terkait.
“Saat ini, para pimpinan DPRD sedang melakukan agenda ke luar daerah. Tuntutan adik-adik mahasiswa ini akan kami sampaikan untuk dibahas dengan komisi terkait. Apalagi, ini adalah persoalan yang menyangkut kesehatan masyarakat. Masalah penting dan utama di neger ini,” ungkapnya.
Selain persoalan iuran BPJS, aksi LMND juga menyoroti beberapa maslaah lain, yaitu tuntutan penyelenggaraan pendidikan gratis, penghentian kekerasan terhadap perempuan dan mendesak pemerintah untuk menaikkan harga komoditi unggulan. (cal)
