Sekot: Penolakan Kepsek SD 54 Urusan Diknas

- Editor

Selasa, 10 Desember 2019 - 22:04 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Walikota Ternate  M.Tauhid Soleman

Walikota Ternate  M.Tauhid Soleman

TERNATE — Haliyora, Aksi penolakan kepala sekolah yang terjadi di SD Negeri 54 Kota Ternate menuai banyak komentar dari berbagai pihak.

Sekertaris daerah kota Ternate, M. Tauhid Suleman mrenyatakan dirinya tak ambil pusing soal aksi penolakan tersebut. “Itu bukan urusan saya. Saya tak tahu dan tak mau ambil pusing,” ujarnya singkat saat ditemui wartawan pada Selasa (10/12).

Diketahui bahwa komite sekolah, orangtua siswa dan sejumlah guru SD Negeri 54 melakukan penolakan terhadap kehadiran Laela H. Yamani sebagai kepala sekolah pada SD di Kelurahan Tarau tersebut. Laela H. Yamani dilantik walikota Ternate, Burhan Abdurahman pada pelantikan pejabat dan kepala sekolah beberapa hari lalu.

Menurut Tauhid, penolakan terhadap kepala sekolah adalah urusan Dinas Pendidikan Kota Ternate. “Mereka (Dinas Pendidikan) yang mengusulkan pelantikan kepala sekolah. Tentunya hal tersebut sudah dipertimbangkan karena mereka lebih tahu soal pergerakan guru di sekolah-sekolah,” lanjutnya.

Tauhid menambahkan bahwa pelantikan kepala sekolah bukanlah urusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Itu murni usulan dari Dinas Pendidikan. Kalau soal pegawai, barulah saya tahu dan terlibat,” tegas Ketua Baperjakat tersebut.

BACA JUGA  Lagi, Gunakan Fasilitas Negara, Bupati Taliabu Ajak BPD dan Kades Menangkan Partai Golkar

Orang nomor tiga di lingkup Pemkot Ternate tersebut hanya bisa berharap agar masalah tersebut dapat segera diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate.

“Saya harap, masalah dapat segera dituntaskan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di SD tersebut. Kasihan anak-anak (siswa). Mereka yang jadi korban. Apalagi, sekarang para siswa SD sedang menghadapi ulangan semester,” tutupnya. (rbk)

Berita Terkait

Pj Kades Maluli di Taliabu Diduga Potong BLT Warga
Polres Morotai Lidik Kasus Penimbunan Mitan Subsidi di Darame
Mantan Kadis PUPR Malut Akui Pernah Setor ke AGK 
Uje Akui Cicipi Fee Proyek di Pemprov Malut
Di Sidang Stevi, Presdir Tri Mega Sampaikan Alasan Tolak Jalan Masuk Kawasan Perusahaan 
Inspektorat Lamban Audit Kerugian Dugaan Korupsi DAK Dispar Morotai
Saksi di Sidang Cristian, Daud Ismail Akui Ditransfer Rp 600 Juta
Lawan Perintah AGK Kumpul Duit Rp 5 M, Udin Djuba Akui Didepak dari Kadis PUPR
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:54 WIT

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?

Selasa, 16 April 2024 - 21:34 WIT

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 April 2024 - 21:29 WIT

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 April 2024 - 18:56 WIT

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 April 2024 - 18:51 WIT

Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian

Selasa, 16 April 2024 - 13:11 WIT

Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selasa, 16 April 2024 - 12:59 WIT

Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon

Selasa, 16 April 2024 - 10:45 WIT

Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD

Berita Terbaru

Pj Bupati Umar Ali

Headline

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:34 WIT

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Ray Sobar

Headline

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:29 WIT

Plt Gubernur Malut M. Al Yasin Ali saat diwawancarai wartawan, Kamis (01/02/2024).

Headline

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:56 WIT

error: Konten diproteksi !!