Sudah 77 Dari 300 Bangunan Sekolah di Maluku Utara Direhab

  • Whatsapp

TERNATE — Haliyora, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara, menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Sarana Prasaran Pendidikan, Olahraga dan Pasar (PSPPOP) tahun anggaran 2019.

Rapat diselenggarakan di Hotel Grand Dafam dan dibuka Kepala Balai Prasarana Permukiman Malut, Fasri Bachmid.

Bacaan Lainnya

Dalam keterangannya kepada Haliyora, Fasri mengatakan bahwa pada tahun 2019, terjadi pengalihan kegiatan untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah. Dari yang semula dibawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, dialihkan ke Kementerian PUPR.

“Untuk Maluku Utara, hal tersebut dikelola Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Malut, melalui Satker Pelaksana Prasarana Permukiman,” ujarnya. “Rapat koordinasi yang kita lakukan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi, sejauh mana progress pelaksanaannya.”

Menurut Fasri, di Maluku Utara terdapat kurang lebih 300 sekolah yang masuk dalam daftar rehabilitasi bangunan. Jumlah tersebut berdasarkan data yang sudah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan dari Kabupaten se-Malut yang diserahkan ke Kemendikbud RI. Pihak Kemndikbud kemudian menyerahkan pelaksanaan poyek rehabilitasi bangunannya kepada Kementerian PUPR.

“Kurang lebih 300 sekolah tersebut, bahkan bisa lebih dari itu jika didata dengan lebih teliti, bisa disebut kondisi bangunannya sudah melewati usia normal bangunan,” jelasnya. “Pada saat dilakukan verifikasi sesuai data, memang benar. Banyak sekali bangunan sekolah yang dari segi struktur bangunan, sudah tak layak pakai. Hal itu berdampak pada keamanan dan kenyamanan jalannya proses belajar mengajar. Jadi intinya, pemerintah ingin kondisi sarana dan prasarana pendidikan kembali layak untuk digunakan.”

Lebih jauh, Fasri menambahkan, berdasarkan data tersebut, pihaknya mengajukan usulan ke Kementerian PUPR terkait rehabilitasi bangunan sekolah. Hasilnya, pada tahun 2019 ini, lewat alokasi APBN, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Malut mendapat kucuran dana sebesar Rp. 170 milyar untuk pelaksanaan proyek tersebut.

“Tahun ini, lewat APBN 2019, kami menangani 77 bangunan sekolah yang tersebar di seluruh kabupaten di wilayah Malut. Mulai dari Morotai sampai Taliabu, minus Kota Ternate dan Tidore,” lanjutnya. “Tahun depan kami usulkan lagi, meski belum diketahui seberapa besar anggaran yang akan dialokasikan.”

Fasri juga menyinggung soal keterlibatan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dirasa sangat membantu pihaknya dalam pelaksanaan proyek tersebut. TP4D, menurut Fasri, ikut mendampingi selama pelaksanaan pekerjaan.

“Saat turun ke lokasi, selalu ada dari TP4D yang dampingi. Mereka selalu berkoordinasi. Bahkan kadang memberi masukan terkait konstruksi bangunan yang dikerjakan. Pengawasan juga tetap berjalan,” kata Fasri.

Terkait waktu pelaksanaan yang sangat mendesak, mendekati akhir tahun, Fasri optimis bahwa dari jumlah 77 sekolah yang dibangun pada tahun ini, seluruhnya ditargetkan akan selesai pengerjaannya pada Desember 2019.

“Hingga hari ini, terdapat kurang lebih 7 sekolah yang sudah selesai, dalam kondisi 100%. Ada dua sekolah yang progressnya masih sedikit di atas 50%, karena akses distribusi material bangunan yang terbatas. Selebihnya sudah di atas 80% dan sebagian besar dalam tahap finishing,” papar Fasri. “Kami optimis, pada Desember 2019 ini, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu target kami.”

Di akhir penjelasannya, Fasti mengakui bahwa agak mustahil dapat menyelesaikan pekerjaan bagi 300 bangunan sekolah dalam kurun waktu dua tahun. Hal tersebut mengacu pada alokasi APBN untuk pelaksanaan proyek yang tidak hanya dikucurkan ke provinsi Maluku Utara, namun tersebar di seluruh Indonesia.

“Namun, setidaknya proyek ini harus tetap berlanjut di tahun mendatang. Jadi target kita mengenai 300 bangunan sekolah tersebut, harus dapat diselesaikan. Entah di tahun 2021 atau 2022, yang penting harus selesai,” tegasnya. (rbk)

Pos terkait