Perusahaan Air Minum Masuk Rancangan Perda 2019

- Editor

Jumat, 1 November 2019 - 23:42 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE — Haliyora, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate siang tadi, Jum’at (1/11/2019), mengadakan rapat dengar pendapat dengan Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Ternate terkait lima Ranperda yang sebelumnya tidak masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2019.

Rapat yang berlangsung alot dan mengalami beberapa kali skorsing tersebut, akhirnya mencapai kesepakatan yaitu ditolaknya satu Ranperda yang diajukan oleh Pemkot Ternate.

Ranperda yang ditolak tersebut adalah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kawasan Pemukiman.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Bapemperda Dekot Ternate, Junaidi A. Bahrudin ST, kepada wartawan menyampaikan bahwa pertimbangan beban kerja DPRD Ternate menjadi salah satu alasan penolakan atau penundaan tersebut.

“Banyak pertimbangan yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penundaan pembahasan. Yang paling mendasar adalah terkait beban kerja Dekot Ternate karena kita juga diperhadapkan dengan agenda pembahasan APBD tahun 2020 dan lain-lain,” ujar Junaidi.

BACA JUGA  PT. IWIP Disebut Lalai Kewajiban Pajak

Lebih jauh, Junaidi menjelaskan bahwa akibat penolakan atau penundaan tersebut, tinggal menyisakan empat Ranperda yang resmi dimasukkan dalam program pembahasan (propem) perda nanti.

Empat Ranperda tersebut adalah Rancangan Perda tentang Perusahaan Umum Air Minum Ake Malako, perubahan Perda nomor 4 tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate tahun 2016-2021 serta perubahan Perda nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus.

Alasan dimasukkannya empat Ranperda tersebut ke dalam program pembahasan, menurut Junaidi, sudah didasarkan atas hasil kajian-kajian, tahapan penyesuaian dan proses evaluasi.

“Misalnya, tentang Perusahaan Air Minum. Ini terkait PP nomor 54 tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah (Perusda), yang mana dijelaskan bahwa nomenklaturnya sudah harus diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perumda. Hal penting lainnya adalah menyangkut budidaya air dan profesionalitas pengelolaan air bersih,” tegas Junaidi.

BACA JUGA  BL di Luar Daerah, Paripurna LKPJ Akhir Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Morotai Ditunda

Sementara terkait dengan tiga Ranperda lain, semuanya mengacu pada hasil evaluasi dan penyesuaian sehingga perlu untuk dilakukan perubahan.

“Jadi, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat, nantinya terdapat sembilan Ranperda yang akan dibahas pada rapat paripurna pembahasan perda. Empat Ranperda yang kita bahas tadi ditambah dengan lima Ranperda lain yang sudah masuk dalam program pembahasan,” tuntas Junaidi.

Untuk diketahui, lima Ranperda yang telah lebih dulu masuk dalam program pembahasan adalah, Ranperda tentang Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Ranperda perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Ranperda Pencabutan Perda nomor 19 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Ranperda Penyelenggaraan Olahraga. (al)

Berita Terkait

DPRD Desak KPK Pantau Rolling Jabatan di Pemprov Malut
KASN Minta Plt Gubernur Malut Kembalikan 7 Pejabat Ini
Mendagri Minta APBD 2024 Fokus Bayar Utang, Kuntu Pesimis
NI PPPK Kota Ternate Mengendap di Meja BKN
DPRD Tak Setuju Plt Gubernur Malut Utak-atik Pejabat
Deadline Besok, Dana Hibah Pilkada Malut Terhambat SPM
Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot
Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:19 WIT

DPRD Desak KPK Pantau Rolling Jabatan di Pemprov Malut

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:53 WIT

Pleno KPU Morotai Dijaga Ketat Ratusan Personel Gabungan

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:38 WIT

PDIP Masih Dominasi Suara Pileg 2024

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:33 WIT

Golkar Kembali Kuasai Parlemen Sula, Disusul PDIP

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:07 WIT

Pileg DPRD Tikep PDIP Digdaya di 8 Kecamatan, Intip Perolehan Suaranya

Jumat, 1 Maret 2024 - 00:51 WIT

Calon Anggota DPD RI Hasbi Yusuf Unggul di Tikep

Kamis, 29 Februari 2024 - 20:34 WIT

Pleno Rekapitulasi Suara di KPU Sula Minus Kecamatan Sanana

Kamis, 29 Februari 2024 - 20:19 WIT

KPU Halsel Kabulkan Permohonan Parpol Pleno Pakai Satu Panel

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPRD Malut Sahril Taher

Headline

DPRD Desak KPK Pantau Rolling Jabatan di Pemprov Malut

Jumat, 1 Mar 2024 - 15:19 WIT

Kabag OPS Polres Pulau Morotai, AKP Rasid Usman

Headline

Pleno KPU Morotai Dijaga Ketat Ratusan Personel Gabungan

Jumat, 1 Mar 2024 - 14:53 WIT

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Headline

PDIP Masih Dominasi Suara Pileg 2024

Jumat, 1 Mar 2024 - 14:38 WIT

Foto partai Golkar dan PDIP

Headline

Golkar Kembali Kuasai Parlemen Sula, Disusul PDIP

Jumat, 1 Mar 2024 - 14:33 WIT

error: Konten diproteksi !!