Ada Pungli di DLH Kota Ternate

- Editor

Sabtu, 19 Oktober 2019 - 20:49 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE – Haliyora.com, Biaya pembuatan dokumen Surat Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan (SPPL) Pemerintah Kota Ternate yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dinilai terlalu besar dan harus ditinjau kembali keabsahannya. Pasalnya, biaya yang dibebankan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) itu, tidak disetorkan ke kas daerah.

Menurut Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kelautan DLH Kota Ternate, Yulia Sulthana, uang tersebut diberikan kepada petugas DLH yang turun melakukan verifikasi lapangan untuk meninjau dokumen SPPL yang diajukan oleh pemrakarsa usaha.

Terang Yulia, hal itu dilakukan karena, kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh DLH dalam pengurusan SPPL, tidak dibiayai melalui APBD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Orang pergi sosialisasi di ruang ber-AC saja dibayar, lantas bagaimana dengan petugas yang turun ke lapangan. Mau pakai uang dari mana?” jelas Yulia setengah bertanya, saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (16/10/2019).

Saat ditanya perihal dasar hukum, Yulia menyebut, hal tersebut mengacu pada SK Walikota No. 128 Tahun 2018.

BACA JUGA  Dishub Haltim Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Kantongi Izin Andalalin

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Demokrasi Konstitusional (PANDEKTA) Hendra Kasim, mengatakan, melihat proses perijinan, dalam hukum administrasi yang berhubungan dengan pembiayaan, bukan soal besarannya.

“Tapi soal dasar hukumnya. Pengurusan SPPL itu harusnya bukan diatur melalui SK Walikota, tapi lewat peraturan daerah (Perda). Karena ini berkaitan dengan penarikan biaya, sehingga perlu ada kontrol dari pihak DPRD,” terangnya.

Lebih jauh, Hendra menjelaskan, uang itu dapat juga diberikan kepada petugas yang turun ke lapangan, jika hal tersebut diatur dalam nomenklaturnya.

“Jika nomenklaturnya tidak mengatur demikian, maka biaya yang ditarik tersebut harus masuk ke kas daerah. Dengan demikian, maka yang dilakukan oleh DLH sudah dikategorikan pungli”, ungkap Hendra saat dihubungi haliyora.com via telepon.

Soal besaran biaya yang ditetapkan, Hendra memandang itu sangat memberatkan. “Pemerintah mestinya mendorong perekonomian melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM), bukan malah memberatkan,” ujarnya.

Terpisah, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair, Nurdin I. Muhammad, kala dimintai pendapat menuturkan, besaran biaya itu juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai biaya yang telalu besar berdampak pada pengembangan usaha-usaha kecil.

BACA JUGA  Festival Kora-kora tak Masuk KEN 2024, Kadispar Ternate Heran

Selanjutnya, soal uang yang diberikan kepada petugas, menurut Nurdin, hal tersebut merupakan pungli.
“Pengurusan izin-izin seperti itu kan sistem pembayarannya sudah terintegrasi. Model pembayarannya pun sudah menggunakan pembayaran perbankan. Namun jika biaya tersebut disetorkan ke perorangan, atau ada oknum yang memungut di luar itu, berarti sudah termasuk pungli,” jelas Nurdin.

Nurdin juga menyanggah saat disinggung tentang alasan pekerjaan petugas DLH dalam memverifikasi berkas SPPL yang tidak dibiayai oleh APBD.

“Itu bukan alasan yang tepat, sebab hal itu sudah merupakan tanggungjawab dinas terkait,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh haliyora.com, Surat Keputusan Walikota Nomor 128 Tahun 2018 yang menjadi acuan pembiayaan (pungutan) untuk pembuatan dokumen SPPL tersebut, ditandatangani oleh Abdullah Taher, Wakil Walikota Ternate saat menjabat sebagai Plt. Walikota. (al)

Berita Terkait

Walikota Ternate Instruksikan Percepat Pembayaran TPP Sebelum Ramadhan
DPRD Desak KPK Pantau Rolling Jabatan di Pemprov Malut
KASN Minta Plt Gubernur Malut Kembalikan 7 Pejabat Ini
Mendagri Minta APBD 2024 Fokus Bayar Utang, Kuntu Pesimis
NI PPPK Kota Ternate Mengendap di Meja BKN
DPRD Tak Setuju Plt Gubernur Malut Utak-atik Pejabat
Deadline Besok, Dana Hibah Pilkada Malut Terhambat SPM
Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:51 WIT

Walikota Ternate Instruksikan Percepat Pembayaran TPP Sebelum Ramadhan

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:19 WIT

DPRD Desak KPK Pantau Rolling Jabatan di Pemprov Malut

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:53 WIT

Pleno KPU Morotai Dijaga Ketat Ratusan Personel Gabungan

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:38 WIT

PDIP Masih Dominasi Suara Pileg 2024

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:33 WIT

Golkar Kembali Kuasai Parlemen Sula, Disusul PDIP

Jumat, 1 Maret 2024 - 01:27 WIT

Dapil III Maluku Utara, PDIP ‘Masih’ Perkasa di Tikep

Jumat, 1 Maret 2024 - 00:51 WIT

Calon Anggota DPD RI Hasbi Yusuf Unggul di Tikep

Kamis, 29 Februari 2024 - 20:34 WIT

Pleno Rekapitulasi Suara di KPU Sula Minus Kecamatan Sanana

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPRD Malut Sahril Taher

Headline

DPRD Desak KPK Pantau Rolling Jabatan di Pemprov Malut

Jumat, 1 Mar 2024 - 15:19 WIT

Kabag OPS Polres Pulau Morotai, AKP Rasid Usman

Headline

Pleno KPU Morotai Dijaga Ketat Ratusan Personel Gabungan

Jumat, 1 Mar 2024 - 14:53 WIT

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Headline

PDIP Masih Dominasi Suara Pileg 2024

Jumat, 1 Mar 2024 - 14:38 WIT

Foto partai Golkar dan PDIP

Headline

Golkar Kembali Kuasai Parlemen Sula, Disusul PDIP

Jumat, 1 Mar 2024 - 14:33 WIT

error: Konten diproteksi !!