Rebutan Kursi Wabup, Internal Moncong Putih “Memanas”

  • Whatsapp

Maba, Haliyora.com

Perseteruan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait rekomendasi nama calon Wakil Bupati Halmahera Timur (Haltim), terus saja memanas. Ini menyusul adanya silang pendapat dan pro kontra terkait mekanisme penjaringan bakal calon yang dipertentangkan baik oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Maluku Utara (Malut) maupun pengurus cabang setempat.

Bacaan Lainnya

Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi DPD PDIP Provinsi Malut, Salim Taib menyebutkan bahwa mekanisme penjaringan bakal calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah harus sesuai ketentuan serta melibatkan seluruh PAC. Salim sendiri bersikeras pengusulan dirinya sebagai calon Wakil Bupati Haltim DPD PDI-P Malut sah sesuai mekanisme.

“Ada hak usulan dari DPD dan DPP serta DPC dalam mekanisme penjaringan juga. Meskipun selama ini politik internal kita ada 10 PAC Haltim menolak saya (secara internal). Meski tidak diusulkan (pencalonannya) pada rapat PAC diperluas, tetapi ada usulan DPD dan DPP,” ujar Salim.

Dikatakan Salim, 10 PAC PDIP memang berhak mengusulkan bakal calon Wabup, namun DPD dan DPP PDI-P mengusulkan nama bakal calon juga juga merupakan sebuah mekanisme, karena ada hak dan kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi.

“Harus diterima dengan lapang dada sebagai kader yang baik, serta tunduk terhadap keputusan partai dan tidak perlu dipolemikan. Tidak ada lagi pembongkaran sekretariat dan lain-lainya,” ungkap Salim.

[artikel number=3, tag=”haltim,pdip,politik” ]

Salim menambahkan, DPD dan DPP PDI-P sudah memutusakan siapa saja diluar usulan dari PAC juga dibenarkan dalam keputusan. Oleh karena itu, siapapun yang direkomendasikan sebagai wakil Bupati masa jabatan 2016-2021, maka seluruh kader harus taat sebagai kader yang baik.

“Penolakan kepada saya merupakan hal yang keliru. Karena rapat diperluas DPC bersama PAC pada 30 Oktober 2018, sudah dilakukan verifikasi dan ada temuan-temuan juga sudah diketahui DPD dan DPP,” beber Salim namun menolak membeberkan hal itu ke publik.

Masalah makin meruncing karena pernyataan Salim Talib tersebut disesalkan oleh ketua PAC PDIP Maba Tengah, Taufik Husen. Menurut Taufik, tidak ada masalah dalam rapat 10 PAC tersebut karena sudah sesuai dengan mekanisme organisasi.

Taufik bahkan menuding Salim telah melakukan pombohongan publik karena pernyataannya melalui media massa tersebut telah mencederai marwah partai PDIP. “Kami meminta kepada dia (Salim) untuk mengklarifikasi dan menarik pernyataan dan meminta maaf kepada publik karena apa yang disampaikan tersebut adalah tidak benar adanya,” terang Taufik.

Tak hanya dirinya, Taufik juga menyebutkan kekecewaan sejumlah pengurus partai dari 10  kecamatan di Haltim terkait pernyataan Salim yang mengancam akan memecat kader yang tidak patuh pada putusan rekomendasi DPP PDIP, dinilai tidak etis.

“Apa bila rekomendasi jatuh kepada salah satu kader, maka wajib hukumnya untuk taat kepada perintah partai,” tuntas Taufik. (elz)

Pos terkait