Daruba, Haliyora.com
Jengah dengan sikap pemimpinnya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Senin (19/11/2018) pagi menggelar aksi unjuk rasa terhadap Bupatinya dengan melakukan long march keliling Kota Daruba. Diduga kuat, aksi para pegawai itu dipicu persoalan penekanan terhadap ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Morotai.
Dari informasi yang dirangkum Haliyora.com, persoalan ini berawal dari mutasi pejabat dan staf di lingkup bagian Humas Sekretariat Pemkab Pulau Morotai ke Desa Sopi Kecamatan Morotai Jaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Puncaknya saat beredar informasi jika bupati telah menonjobkan Asissten II dan Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) karena tidak mau menandatangani SK mutasi tersebut. Hal inilah yang kemudian memicu spontanitas ratusan ASN merasa kesal dan meluapkannya dalam aksi unjuk rasa.
“Kami kesal dengan sikap Bupati yang selama ini menekan ASN dalam mengatur dan mengelolah urusan birokrasi,” beber salah satu PNS peserta aksi yang enggan identitasnya disebutkan.
[artikel number=3, tag=”unjras” ]
Selain berorasi meminta pengunduran diri bupati dari jabatannya, massa aksi juga membentangkan beberapa spanduk yang salah satunya bertuliskan desakan agar Kejaksaan Agung, Polri dan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap Bupati Pulau Morotai.
“Kami meminta kepada ketua KPK dan Kepolisian Republik Indonesia agar menangkap Bupati (Pulau) Morotai yang telah melakukan gratifikasi terhadap proyek pembangunan jalan lingkar Halmahera pada Kementerian PUPR,” ujar koordinator lapangan aksi, Mujril Hi Daiyan dalam orasinya.
Massa berjanji jika aksinya tidak ditanggapi, mereka akan mengkonsolidasi ASN dan seluruh lapisan masyarakat Pulau Morotai untuk melumpuhkan aktivitas pemerintahan di kabupaten Pulau Morotai. (arf)
