Merasa Dirugikan, AHM-Rivai Adukan KPU Malut ke DKPP

- Editor

Jumat, 16 November 2018 - 22:47 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ternate, Haliyora.com

Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) yang dalam tindak lanjutnya tidak menerima rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Malut atas diskualifikasi salah satu pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur, membuat kubu Paslon Ahmad Hidayat Mus-Rivai (AHM-Rivai) meradang.

Atas sikap KPU Malut itu, maka Paslon Nomor Urut 1 itu merasa telah dirugikan dan melakukan upaya hukum lain salah dengan memperkarakan keputusan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Ambon), termasuk upaya agar kelima komisioner KPU dijatuhkan sanksi dengan melaporkan mereka ke Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu (DKPP).

“Laporan DKPP terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Malut sudah masuk. Tinggal menunggu proses regisitrasinya,” ungkap koordinator Tim hukum AHM-Rivai, Abdullah Kahar kepada Haliyora.com, Jumat (16/11/2018) sore melalui sambungan telepon seluler.

[artikel number=5, tag=”diskualifikasi, pilgub” ]

Abdullah sendiri meyakini bahwa kelima komisoner KPU yang telah menjatuhkan putusan menolak rekomendasi diskualifikasi Bawaslu itu akan dipecat DKPP. “Jika terbukti bahwa pihak terlapor (KPU) Malut melakukan pelanggaran kode etik, maka konsekuensinya akan ada pemecatan,” ungkapnya.

BACA JUGA  Hanura Sula Tampung Bacaleg Buangan dari Tiga Partai Besar

Abdullah menambahkan, laporan ini diajukan karena mereka merasa telah dirugikan KPU Malut. “Walaupun putusan DKKP nanti tidak merubah hasil yang telah diputuskan sebelumnya KPU Malut, akan ada sanksi pemecatan kepada seluruh anggota KPU,” tutupnya. (fir)

Berita Terkait

Pencoklitan Mulai Berjalan, Bawaslu Minta Dukcapil Halmahera Utara Terbuka Soal Data Pemilih
Survei Polmark : 64,5 Persen Warga Kota Ternate Puas dengan Kinerja Tauhid Soleman
Survei Polmark : Elektabilitas Tauhid Tertinggi dari 19 Bakal Calon Walikota Ternate
Gerindra Tunggu Golkar, BL tak Direkomendasikan
Syarat Raih Rekomendasi NasDem, Bakal Calon Gubernur Maluku Utara Harus Pahami Ini
Dapat Ancaman Pengurus Morotai, PKS Malut : Kembalikan ke Mekanisme Partai
Kantongi ST PDIP di Pilgub Maluku Utara, Capten Ali Gerilya ke Sejumlah Parpol
Pilkada Morotai, PKS Kirim Pesan Ancaman
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 23:50 WIT

Pencoklitan Mulai Berjalan, Bawaslu Minta Dukcapil Halmahera Utara Terbuka Soal Data Pemilih

Senin, 24 Juni 2024 - 23:39 WIT

Gaji 13 Lima Mantan Komisioner KPU Morotai Belum Dibayar

Senin, 24 Juni 2024 - 23:33 WIT

Sashabila Mus : Entaskan Sejumlah Masalah di Taliabu Maluku Utara Butuh Sentuhan Agamais

Senin, 24 Juni 2024 - 23:26 WIT

SMAN 1 Halteng Pungut Biaya Mobiler, Dikbud Maluku Utara : Itu Pungli

Senin, 24 Juni 2024 - 23:17 WIT

Personel Polres Halmahera Tengah Evakuasi Warga Terdampak Banjir

Senin, 24 Juni 2024 - 17:31 WIT

Penting Mana, TPP Atau Dana Hibah Pilkada? Ini Kata Kepala BPKAD Morotai

Senin, 24 Juni 2024 - 16:22 WIT

SMAN 1 Halteng Bebankan Meja Kursi ke Siswa Baru

Senin, 24 Juni 2024 - 15:36 WIT

Polres Halmahera Tengah Ancam Pecat Anggotanya yang Terlibat Judi Online 

Berita Terbaru

ilustrasi Gaji ke 13

Headline

Gaji 13 Lima Mantan Komisioner KPU Morotai Belum Dibayar

Senin, 24 Jun 2024 - 23:39 WIT

error: Konten diproteksi !!