KPU dan Kontestan Pemilu 2019 Sepakati Jumlah dan Ukuran APK

  • Whatsapp

Ternate, Haliyora.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) telah bersepakat dengan kontestan peserta Pemilu 2019 baik Partai Politik (Parpol), calon DPD-RI dan tim paslon Capres-Cawapres, dalam hal penentuan jumlah dan ukuran alat peraga kampanye (APK) yang akan disebar dalam masa kampanye Pemilu dan Pilres 2019.

Bacaan Lainnya

Dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang digelar KPU di ballroom Batik Hotel, Ternate, Minggu (28/10/2018) siang, KPU akan menyediakan (mencetak) APK berupa baliho dan spanduk milik calon peserta pemilu dan Pilpres.

Dalam kesepakatan yang dituangkan pada Berita Acara Nomor 208/PL.01.5-BA/82/Prov/X/2018, disebutkan KPU akan mencetak APK berupa baliho berukuran 3×4 meter sebanyak tiga buah untuk masing-masing Parpol per kelurahan atau desa. Lalu dua buah spanduk dengan ukuran 1,5×7 meter per kelurahan atau desa.

Untuk Capres dan Cawapres, disepakati pula ukuran yang sama dengan jumlah lima buah per kelurahan atau desa. Sementara bagi calon DPD-RI disepakati lima buah baliho dan 10 buah spanduk dengan ukuran yang sama per kelurahan atau desa.

[artikel number=3, tag=”pemilu,parpol” ]

Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo menjelaskan, terkait dengan persiapan penyebaran APK sebagaimana telah diatur dalam ketentuan kampanye agar sebelum dicetak, wajib memasukan materi ke KPU dan Bawaslu untuk diverifikasi terlebih dahulu.

“Hari ini kita sama-sama sepakati, ukuran dan jumlah spanduk serta baliho (APK) yang akan dipakai pada Pemilu (2019) nanti. Saya minta kepada seluruh peserta untuk tunduk dan taat pada aturan main yang sudah ditetapkan. Terkait materi APK untuk tidak memuat hal yang saling menjatuhkan atau merugikan satu sama lain,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, mengingatkan kepada seluruh peserta dan tim paslon untuk tidak memuat materi di luar ketentuan yang sudah diatur dalam PKPU serta tidak mencuri star untuk memasang APK sebelum waktunya.

“Ini sudah jelas diatur dalam Peraturan KPU bahwa sebelum APK dicetak, design dan materinya wajib disampaikan ke KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk diverifikasi. Jika tidak akan kami anggap illegal dan akan ditertibkan. Bagi yang tidak taat aturan main, akan kami rekomendasikan berupa sanksi diskualifikasi,” tutupnya. (rif)

Pos terkait