Ini Strategi Pemerintah Hadapi Melemahnya Harga Kopra

- Editor

Selasa, 23 Oktober 2018 - 23:43 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tobelo, Haliyora.com

Melemahnya harga jual kopra yang terus merosot membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) mencoba mencari “jalan lain” demi mengatasi kesulitan petani kelapa. Salah satu solusi yang sedang ditempuh Pemkab utamanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Halut yakni menghadirkan perusahan minyak kelapa di daerah tersebut.

“Untuk mengalihkan mainset pola pikir masyarakat yang masih tradisional (gaya lama) yang fokusnya hanya kopra. Pemda Halut akan mencoba mengalihkan mereka untuk bisa juga membuat minyak kelapa,” kata Kepala Bidang Perindustrian Perindag Halut, Muhsin Mustika kepada Haliyora, Selasa (23/10/2018) siang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

[artikel number=3, tag=”halut,kopra”]

Pemerintah tentu punya alasan. Menurut Muhsin agar masyarakat tidak terlalu berharap dengan kopra karena harganya tidak tetap alias sewaktu-waktu akan menurun. Lanjutnya, Pemda mencoba mengalihkan usahanya menjadi pembuat minyak kelapa’

“Dengan itu masyarakat bisa menjual kopra dan minyak kelapa ke perusahan. Ketika perusahan itu sudah ada, masyarakat tidak gelisah lagi karena kebutuhannya sudah tercapai,” tutur Muhsin yang ditemui di ruang kerjanya.

BACA JUGA  Gelar Operasi Patuh Kie Raha 2023, Ini Pesan Wakapolres Sula

Untuk mengalihkan mainset pola pikir masyarakat yang masih tradisional (gaya lama) yang fokusnya hanya kopra.

Muhsin Mustika
Kepala Bidang Perindustrian Perindag Halut

Di satu sisi, strategi Pemkab Halut untuk mendatangkan perusahaan minyak kelapa itu dianggap belum tepat. Pasalnya, hal itu membutuhkan perencanaan yang membutuhkan waktu sangat panjang. Sementara, warga petani kelapa khususnya kopra, perlu langkah cepat dan tepat dalam jangka waktu yang pendek ini.

“DPRD prinsipnya menyetujui langkah yang diambil oleh Pemda untuk mengurangi kegelisahan masyarakat petani kopra. Karena itu untuk program jangka panjang. Namun yang sekarang ini harus ada program jangka pendek yang lebih solutif,” kata anggota DPRD Komisi II, Irfan Soekonay.

Menurut politisi yang membidangi masalah pemerintahan itu, Pemerintah Daerah diminta untuk segera mengintervensi pasar. Salah satu lankah yang ditawarkan yakni agar Perusahaan Daerah (Perusda) melakukan pembelian kopra.

BACA JUGA  Cegah Krisis Kopra, Ini Tiga Rekomendasi Strategi Implementasi Pohon Kelapa versi Akademisi

“Termasuk meminta kepada pengusaha di Halut juga khususnya yang membeli kopra untuk dapat mengambil bagian memperhatikan harga kopra yg semakin merosot karena tidak berbanding lurus dengan harga kopra di daerah lain,” tuturnya via aplikasi pesan whatsapp kepada Haliyora.com.

Ikut Harga Pasaran Surabaya

Turunnya harga jual kopra di pasaran diakui pengusaha pembeli kopra diakibatkan melemahnya harga di pasaran Surabaya. Mira, salah satu pembeli kopra menerangkan, pihaknya terpaksa membeli kopra di bawah harga karena alasannya untuk menyesuaikan dengan harga pasar

“Jadi harga kopra turun karena harga pasar di Surabaya juga turun. Kita harus sesuaikan. Misalnya, harga pasar di surabaya Rp. 6.000 maka kita disini juga ambil harga itu yakni Rp. 4.000. jadi kami juga sulit untuk menentukan harga kopra karena harus disesuaikan dengan harga pasar di Surabaya,” tutur Ko Mira. (agus)

Berita Terkait

Anak Eks Gubernur Malut Pinjam Duit ke Bos Tambang, Bangun Losmen Tapi Keburu Disegel KPK
Sidang Kasus Mantan Gubernur Malut : Ajudan Terima Rp 4 M, Kadis P3A Setor Rp 500 Juta
Saksi Imran Yakub Berikan Duit ke Eks Gubernur Malut Karena Ingat Pesan Orang Tua
Loyal jadi Alasan Kadis Pertanian Pakai Uang Kontraktor Untuk Diberikan ke Mantan Gubernur Malut
Selain Ajudan, 3 Pimpinan OPD juga Dihadirkan di Sidang OTT Mantan Gubernur Maluku Utara
Begini Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Penerbitan Izin Tambang di Maluku Utara
Anggaran Mami dan Perjalanan Dinas Wakil Gubernur Malut Naik Status, Kasi Penkum : Kerugian Lagi Dihitung
KPK Warning Keras Reni Laos Cs di Sidang Mantan Gubernur Malut AGK
Berita ini 15 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 23:34 WIT

Anak Eks Gubernur Malut Pinjam Duit ke Bos Tambang, Bangun Losmen Tapi Keburu Disegel KPK

Rabu, 12 Juni 2024 - 22:18 WIT

Akademisi : Pemprov Malut Harus Reaksi Cepat Soal Plt Sekda

Rabu, 12 Juni 2024 - 22:09 WIT

Rusak Ekologi, Formalintang Jakarta Tolak Kehadiran Tambang di Pulau Fau Maluku Utara

Rabu, 12 Juni 2024 - 21:25 WIT

Syarat Raih Rekomendasi NasDem, Bakal Calon Gubernur Maluku Utara Harus Pahami Ini

Rabu, 12 Juni 2024 - 20:32 WIT

Elegi Honorer K2 di Kota Ternate, Puluhan Tahun Mengabdi Tapi Belum Diangkat jadi Pegawai

Rabu, 12 Juni 2024 - 17:52 WIT

Sidang Kasus Mantan Gubernur Malut : Ajudan Terima Rp 4 M, Kadis P3A Setor Rp 500 Juta

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:54 WIT

Pekerjaan Lanjutan Pelabuhan Hiri Ternate Tunggu Ini

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:46 WIT

Siapkan Ini, Pemkot Ternate Bakal Tindak Pedagang yang Jual Hewan Kurban di Pinggir Jalan

Berita Terbaru

Akademisi Unkhair Ternate, Muamil Sunan

Headline

Akademisi : Pemprov Malut Harus Reaksi Cepat Soal Plt Sekda

Rabu, 12 Jun 2024 - 22:18 WIT

error: Konten diproteksi !!