Harga Kopra tak Stabil, Pemerintah Diminta tak “Berdiam Diri”

- Editor

Senin, 22 Oktober 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tobelo, Haliyora.com

Semakin tidak menentunya harga jual kopra di pasaran akhir-akhir ini membuat petani kelapa menjadi gelisah. Mengantisipasi terus merosotnya harga kopra, pemerintah daerah dan DPRD diminta untuk mengambil langkah-langkah kongkrit.

Kondisi ini membuat salah satu elemen pemuda di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) yakni GP Ansor angkat bicara dan mempertanyakan terhadap kinerja Pemda Dan DPRD daerah tersebut. Pasalnya sejauh ini tidak terlihat serius untuk menyelesaikan persoalan harga kopra di daerahnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD kiranya dapat agar duduk bersama untuk mencari solusi terkait harga Kopra yang semakin hari tak menentu ini. Jangan buat petani terus gelisah,” kata Sekretaris Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Halmahera Utara (Halut), Sofyan Lajame pada Haliyora.com di Tobelo, Senin (22/10/2018) siang.

BACA JUGA  KPU Malut Tetapkan DPT 26 TPS untuk Enam Desa

Dilaporkan saat ini harga kopra saat ini hanya bertahan pada harga Rp. 4000 per kilogram, dari harga sebelumnya sebesar Rp 8.000. Bisa jadi, harga ini akan terus “terjun” lebih parah lagi.

[artikel number=3, tag=”halut,pemerintahan,ekonomi” ]
80 persen keseharian warga di Halut hanya bergantung pada kelapa. Karena kondisi harga kopra menyebabkan masyarakat utamanya petani kelapa kian terpuruk untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari baik dari sisi ekonomi maupun pendidikan

Sofyan Lajame
Sekretaris GP Ansor Halut

BACA JUGA  Kesultanan Ternate Kembali Memanas

Hal lainnya, Sofyan juga menilai Perusahan Daerah (Perusda) terkesan tak berfungsi. “Apa fungsi dari perusda untuk dibentuk bila persoalan vital di masyarakat juga tak direspon mereka (Perusda),” tutur Sofyan.

Senada, salah satu petani kelapa, Muhlis Rowo asal Desa Gorua Utara meminta agar Pemda dan DPRD Halut dapat mencari Solusi. “Agar kami, petani kelapa khususnya penghasil kopra tidak lagi gelisah dengan adanya harga sekarang yang makin turun,” ujarnya. (agus)

Berita Terkait

Satu Pejabat Dinas PUPR Taliabu Berpotensi jadi Tersangka Dugaan Korupsi MCK Fiktif
Tersangka Kasus Mami Wagub Belum Diekspos, Kejati Malut Akui Punya Rencana
Usut Dugaan Korupsi Kapal Billfish, Kejati Malut Periksa Terpidana Suap AGK Ridwan Arsan
Minta Keterangan GPM Sula Terkait Kasus Korupsi BTT, Begini Penjelasan Kejati Malut
Penuhi Panggilan Kejati Malut Soal Kasus BTT Sula, Front Marhaenis Beberkan Ini 
Polres Pulau Taliabu Bakal Punya Klinik Kesehatan
Hasil Sidang Kode Etik Oknum Polisi Selingkuh Diprotes Istri Sah, Ini Penjelasan Polda Malut
Tiga Kali Mangkir, Jaksa Segera Tetapkan Kadis PUPR Pulau Taliabu Masuk DPO
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 15 Februari 2025 - 21:24 WIT

Satu Pejabat Dinas PUPR Taliabu Berpotensi jadi Tersangka Dugaan Korupsi MCK Fiktif

Sabtu, 15 Februari 2025 - 21:09 WIT

Tersangka Kasus Mami Wagub Belum Diekspos, Kejati Malut Akui Punya Rencana

Jumat, 14 Februari 2025 - 23:13 WIT

Usut Dugaan Korupsi Kapal Billfish, Kejati Malut Periksa Terpidana Suap AGK Ridwan Arsan

Jumat, 14 Februari 2025 - 20:01 WIT

Minta Keterangan GPM Sula Terkait Kasus Korupsi BTT, Begini Penjelasan Kejati Malut

Jumat, 14 Februari 2025 - 18:46 WIT

Penuhi Panggilan Kejati Malut Soal Kasus BTT Sula, Front Marhaenis Beberkan Ini 

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!