ARI: “Bawaslu Cenderung Reaktif dan Diskriminatif pada Petahana”

Bupati Halbar turun bersama staf di pemerintahannya. Bukan bersama tim kampanye. Lantas apa hubungannya dengan PSU? Jangan karena ada PSU, Bawaslu lalu membatasi ruang gerak pemerintahan

ASRUL RASYID ICHSAN
Sekretaris PDI Perjuangan Malut

Ternate, Haliyora.com

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) berhasil menghentikan pertemuan Bupati Halbar, Danni Missy yang sedang melakukan pertemuan dengan warga di salah satu desa di wilayah Kao Teluk yang akan digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) 17 Oktober 2018.

Meski mendapat apresiasi dari banyak kalangan atas langkah Bawaslu itu, namun dibalik itu ada “nada miring” yang muncul. Salah satunya datang dari Sekretaris PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara (Malut), Asrul Rasyid Ichsan (ARI).

“Bawaslu terkesan diskriminatif dan sangat reaktif jika ada indikasi pelanggaran menurut mereka yang dilakukan tim atau kelompok pendukung petahana. Sedangkan pada pihak rival, Bawaslu malah terkesan ‘dingin’,” kata Asrul pada Haliyora.com, Jumat (12/10/2018) malam.

[artikel number=3 tag=”psu,kpu,bawaslu” ]

Seraya mencontohkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) nomor urut 2. Bawaslu terkesan pasif dan berdalih menunggu laporan. “Sementara jika dilakukan tim kami (AGK-Ya), Bawaslu langsung bereaksi meresponinya,” tutur pria yang akrab disapa Acul itu.

Menurutnya, sangat disayangkan jika kunjungan kerja seorang kepala daerah lantas dicurigai sebagai kegiatan bersifat kampanye, meski kapasitas Danni Missy sendiri sebagai salah satu fungsionaris PDI perjuangan.

“Bupati Halbar turun bersama staf di pemerintahannya. Bukan bersama tim kampanye. Lantas apa hubungannya dengan PSU? Jangan karena ada PSU, Bawaslu lalu membatasi ruang gerak pemerintahan,” tegasnya.

Asrul sendiri berharap Bawaslu tetap menjaga integritasnya selaku penyelenggara dalam hal pengawasan. “Harus sigap dalam menangani segala hal yang terindikasi bentuk pelanggaran. Termasuk memberi tindakan berupa sanksi jika dianggap telah melanggar,” pungkasnya. (red)