Dagelan PSU

- Editor

Jumat, 12 Oktober 2018 - 17:53 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BARU-BARU ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa hasil pemilihan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, serta enam desa, yakni Desa Gamsungi, Dum-Dum, Pasir Putih, Bubaneigo, Tetewang serta Akelamo Kao yang disengketakan Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara.

Dua kandidat, yakni Cagub-Cawagub pasangan nomor urut satu Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Rivai Umar, serta Cagub-Cawagub pasangan nomor urut tiga Abdul Gani Kasuba (AGK) dan M Yasin Ali yang potensial bersaing di wilayah PSU, menjadi sorotan publik Malut saat ini.

Menjelang PSU, beberapa kali jagad media sosial heboh dengan tulisan-tulisan maupun kampanye gelap oleh beberapa akun palsu, yang kerap membagikan berita-berita yang masih diragukan kebenarannya. Meski melanggar aturan dan terus diawasi oleh pihak peyelenggara serta pengawas, informasi bernada kebencian masih saja berkelindan di dunia maya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Cerita-cerita PSU tidak saja ramai di media sosial, melainkan juga telah menembus pembicaraan-pembicaraan masyarakat; di dapur, pusat perbelanjaan, kelas-kelas kuliah, pelabuhan, serta di kantor.

Kehebohan PSU berlanjut dan memanas setelah Cawagub Rivai Umar diduga melakukan kunjungan ke salah satu lokasi PSU, yakni Desa Akelamo Kao, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara. Kunjungan tersebut tertangkap kamera yang kemudian diunggah oleh beberapa akun Facebook di media sosial.

BACA JUGA  Dukung Program NHM dan Haji Robert, Forum Kades Lingkar Tambang Gelar Aksi

Mengingat ini PSU, maka kampanye itu dilarang. Apabila ada yang melakukannya akan kami tindak.
muksinamrin
MUKSIN AMRIN, SH. MH.
Ketua Bawaslu Provinsi Malut

Dalam sebuah kesempatan, Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin dengan tegas mengatakan bahwa, para tim Paslon maupun Cagub-Cawagub dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan sosialisasi dan kampanye di wilayah PSU. “Mengingat ini PSU, maka kampanye itu dilarang. Apabila ada yang melakukannya akan kami tindak,” kata Muksin, usai menghadiri video conference Pengamanan Mantap Brata di Mapolda Malut, sebagaimana yang dilansir sejumlah media di Malut.

Namun, kenyataannya, seperti yang dimuat Haliyora.com dalam salah satu berita, “Dugaan Pelanggaran RU Mestinya Ditangani Bawaslu Provinsi”, dituliskan, sikap Bawaslu Malut yang “melepaskan” penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu calon yakni Cawagub nomor urut satu RU alias Rivai Umar, mendapat kritikan. Bawaslu dinilai tidak semestinya melimpahkan kewenangan tersebut pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.

Pernyataan tersebut datang dari Asrul Tampilang, yang juga Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Panwaslu Kota Ternate pada Pilgub lalu. Asrul menjelaskan, bahwa indikasi pelanggaran PSU itu bukan terjadi dalam situasi normal, sehingga dugaan pelanggaran mestinya harus ditangani oleh Bawaslu Provinsi, bukan Bawaslu Kabupaten. “Ini indikasi pelanggaran jelang PSU. Bukan dalam situasi normal. Mestinya dugaan pelanggaran ini ditangani langsung oleh Bawaslu Provinsi bukan (Bawaslu) Kabupaten,” kata Asrul, Kamis (11/10/18), seperti yang dilansir Haliyora.com

BACA JUGA  Peduli Pedagang, GAMHAS 'Seruduk' Kantor Walikota Ternate

Ini indikasi pelanggaran jelang PSU. Bukan dalam situasi normal. Mestinya dugaan pelanggaran ini ditangani langsung oleh Bawaslu Provinsi bukan (Bawaslu) Kabupaten.

ASRUL TAMPILANG
Mantan Anggota Panwaslu Kota Ternate

Dalam berita tersebut ditulis, bahwa sejumlah pihak terkesan “bungkam” dan tidak memberikan tanggapannya. Bahkan salah satu lembaga pemantau Pemilu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Provinsi Malut yang kerap melontarkan kritik terhadap penyelenggara maupun penyelenggaraan Pemilu di Malut, hanya memberikan sedikit tanggapan. Ketua KIPP Malut, Nurdin Muhammad, malah hanya menanggapi dengan singkat. “Masih belum dapatkan informasi itu,” ujarnya.

Tentu publik ingin ada kepastian hukum dan penjelasan dari sejumlah pihak. PSU menjadi sangat penting sebab merupakan penentuan perolehan suara bagi kandidat yang tengah memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Malut. Pihak-pihak terkait tidak boleh memberikan komentar yang multi tafsir dan membingungkan. Aturan mestinya dilaksanakan, apapun bentuk kesalahannya, sekecil apapun pelanggarannya.

Dagelan PSU ini harusnya berakhir. Pentas demokrasi lokal ini bukan sebuah lakon yang penuh dengan sandiwara. Kemenangan yang sejuk dalam kontestasi Pilgub Malut adalah suatu keharusan. Pihak penyelenggara dan pengawas mestinya lebih bijak menanggapi persoalan-persoalan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta akan terjadi di PSU nanti. Keberpihakan dalam kontestasi PSU ini adalah kejahatan demokrasi yang tidak boleh dimaafkan begitu saja. (*)

REDAKSI

Berita Terkait

Warga di Morotai Tolak Pendirian Tower Telekomunikasi, Penyebabnya Ini
Sejumlah Karyawan Tambang di Site Obi Keluh tak Kebagian THR
Minta Kejelasan Gaji dan SK, Puluhan Honorer Geruduk Kantor Dinas PUPR Malut
Didepak, Sekda Cs Galang Perlawanan ke Plt Gubernur Malut
Pemerintah Didesak Cabut Izin Tambang PT ANP di Pulau Fau 
Kapal tak Beroperasi Warga Obsel Mengeluh, Khawatir Ekonomi Lumpuh
Gelar Aksi Solidaritas untuk Riskal Samlan, Mahasiswa yang Dipidanakan Plt Sekda Morotai 
Dibohongi Bupati, Pemilik Lahan Blokir Jalan Lintas Selatan
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:54 WIT

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?

Selasa, 16 April 2024 - 21:34 WIT

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 April 2024 - 21:29 WIT

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 April 2024 - 18:56 WIT

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 April 2024 - 18:51 WIT

Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian

Selasa, 16 April 2024 - 13:11 WIT

Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selasa, 16 April 2024 - 12:59 WIT

Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon

Selasa, 16 April 2024 - 10:45 WIT

Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD

Berita Terbaru

Pj Bupati Umar Ali

Headline

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:34 WIT

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Ray Sobar

Headline

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:29 WIT

Plt Gubernur Malut M. Al Yasin Ali saat diwawancarai wartawan, Kamis (01/02/2024).

Headline

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:56 WIT

error: Konten diproteksi !!