Belum Diakomodir, KNPI Kawal Program Kepemudaan Pemerintah

- Editor

Selasa, 9 Oktober 2018 - 19:44 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ternate, Haliyora.com

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ternate, dalam rapat kerja daerah (Rakerda)-nya yang digelar di Aula Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara, Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Minggu (29/4/2018) sempat melahirkan delapan rekomendasi untuk Pemkot Ternate, salah satunya terkait dengan kawasan strategis berbasis potensi.

Meski demikian, sebagian rekomendasi itu nampaknya belum diakomodir oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, termasuk menyangkut zonasi strategis. Sebagaimana diungkapkan Ketua KNPI Kota Ternate, Sahrony A Hirtopada Haliyora.com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Rekemondasi kita sebagian memang belum diakomodir oleh Pemkot. Bahkan dalam zonasi juga masih kelihatan kalau yang ada saat ini (zonasi) ekonomi,” ujar Sahroni melaui aplikasi pesan singkat, Selasa (9/10/18) siang.

Dikatakan Sahrony, rekomendasi itu disampaikan lewat Sekretaris Pemkot Ternate, M Tauhid Soleman, hanya saja diakuinya secara institusi belum diberikan secara resmi ke Pemkot Ternate.

BACA JUGA  KNPI Sula Minta Kasi Pidsus Tuntaskan Kasus Warisan Pidsus Lama

Mengenai sikap khusus untuk mengawal rekomendasi itu, Sahrony mengatakan tetap mengawal dan ikut mendorong beberapa rekomendasi lainnya, seperti mengonsolidasi kekuatan roadmap atau peta atau panduan kepemudaan, serta tetap mendorong Peraturan Walikota (Perwali) kepemudaan.

“Sikap khusus sebenarnya tidak ada. Namun sikap KNPI tetap akan menguatkan kekuatan konsolidasi lewat roadmap kepemudaan dan mendorong Perwali sebagai bagian teknis dari Perda kepemudaan,” jelasnya.

Sementara itu, pemerhati kebijakan dan keuangan daerah, Firjal Usdek, kepada Haliyora.com, mengatakan, sangat tepat apabila KNPI Kota Ternate memberikan rekomendasi mengenai pembangunan berbasis zona itu.

“Sudah tepat ya, kalau KNPI Ternate mendorong rekomendasi berbasis zona yang sesuai dengan potensi wilayah kecamatan,” katanya saat menghubungi via telepon seluler.

BACA JUGA  Antisipasi Covid-19, PT Harita dan Pemerintah Desa Kawasi Lakukan Pembatasan Wilayah

Dikatakan Firjal, Pemkot Ternate harus menerima rekomendasi tersebut dan tidak abai dengan potensi yang ada di setiap kecamatan. “Kita punya banyak potensi di setiap kecamatan. Misalnya Ternate Selatan bisa ditetapkan sebagai zona industri untuk pertanian, perikanan, dan peternakan. Untuk Ternate Barat, bisa jadi kawasan pariwisata alam dan pantai,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, pengembangan kawasan berbasis potensi ini juga berlaku di kecamatan Moti, Batang Dua, dan Hiri. Sekarang, menurutnya, yang ada hanya zona ekonomi yang berpusat di tengah kota.

Lulusan Pascasarjana Kebijakan dan Keuangan Daerah Universitas Nasional itu berharap kedepannya, Pemkot membuat identifikasi potensi dengan membuat riset serta melibatkan banyak pihak, terutama kelompok pemuda. “Identifikasi potensi dengan riset dan melibatkan banyak pihak itu penting serta harus diseriusi,” harapnya. (kh)

Berita Terkait

Alam Bawah Laut di Tikep jadi Incaran Wisatawan Asing
Natal 2023, Dandim Labuha Kerahkan Prajurit TNI Perketat Keamanan Gereja 
FTW 2023 Bakal jadi Rujukan Pelaksanaan Festival di Indonesia
Ribuan Wisatawan Banjiri Pembukaan FTW 2023 di Sula
Rencana Boikot Festival Pulau Widi Ditanggapi Komisi III DPRD
FTW 2023 Siap Digelar, Menparekraf Hingga Dubes Luar Negeri Bakal Hadir
Waow ! Pemkab Halsel Ancam Boikot Festival Pulau Widi
Sultan Hidayatullah : Pemkot Setengah Hati Bangun Budaya Ternate
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:54 WIT

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?

Selasa, 16 April 2024 - 21:34 WIT

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 April 2024 - 21:29 WIT

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 April 2024 - 18:56 WIT

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 April 2024 - 18:51 WIT

Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian

Selasa, 16 April 2024 - 13:11 WIT

Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selasa, 16 April 2024 - 12:59 WIT

Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon

Selasa, 16 April 2024 - 10:45 WIT

Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD

Berita Terbaru

Pj Bupati Umar Ali

Headline

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:34 WIT

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Ray Sobar

Headline

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:29 WIT

Plt Gubernur Malut M. Al Yasin Ali saat diwawancarai wartawan, Kamis (01/02/2024).

Headline

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:56 WIT

error: Konten diproteksi !!