Ternate, Haliyora.com
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ternate, dalam rapat kerja daerah (Rakerda)-nya yang digelar di Aula Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara, Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Minggu (29/4/2018) sempat melahirkan delapan rekomendasi untuk Pemkot Ternate, salah satunya terkait dengan kawasan strategis berbasis potensi.
Meski demikian, sebagian rekomendasi itu nampaknya belum diakomodir oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, termasuk menyangkut zonasi strategis. Sebagaimana diungkapkan Ketua KNPI Kota Ternate, Sahrony A Hirtopada Haliyora.com.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rekemondasi kita sebagian memang belum diakomodir oleh Pemkot. Bahkan dalam zonasi juga masih kelihatan kalau yang ada saat ini (zonasi) ekonomi,” ujar Sahroni melaui aplikasi pesan singkat, Selasa (9/10/18) siang.
Dikatakan Sahrony, rekomendasi itu disampaikan lewat Sekretaris Pemkot Ternate, M Tauhid Soleman, hanya saja diakuinya secara institusi belum diberikan secara resmi ke Pemkot Ternate.
Mengenai sikap khusus untuk mengawal rekomendasi itu, Sahrony mengatakan tetap mengawal dan ikut mendorong beberapa rekomendasi lainnya, seperti mengonsolidasi kekuatan roadmap atau peta atau panduan kepemudaan, serta tetap mendorong Peraturan Walikota (Perwali) kepemudaan.
“Sikap khusus sebenarnya tidak ada. Namun sikap KNPI tetap akan menguatkan kekuatan konsolidasi lewat roadmap kepemudaan dan mendorong Perwali sebagai bagian teknis dari Perda kepemudaan,” jelasnya.
Sementara itu, pemerhati kebijakan dan keuangan daerah, Firjal Usdek, kepada Haliyora.com, mengatakan, sangat tepat apabila KNPI Kota Ternate memberikan rekomendasi mengenai pembangunan berbasis zona itu.
“Sudah tepat ya, kalau KNPI Ternate mendorong rekomendasi berbasis zona yang sesuai dengan potensi wilayah kecamatan,” katanya saat menghubungi via telepon seluler.
Dikatakan Firjal, Pemkot Ternate harus menerima rekomendasi tersebut dan tidak abai dengan potensi yang ada di setiap kecamatan. “Kita punya banyak potensi di setiap kecamatan. Misalnya Ternate Selatan bisa ditetapkan sebagai zona industri untuk pertanian, perikanan, dan peternakan. Untuk Ternate Barat, bisa jadi kawasan pariwisata alam dan pantai,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, pengembangan kawasan berbasis potensi ini juga berlaku di kecamatan Moti, Batang Dua, dan Hiri. Sekarang, menurutnya, yang ada hanya zona ekonomi yang berpusat di tengah kota.
Lulusan Pascasarjana Kebijakan dan Keuangan Daerah Universitas Nasional itu berharap kedepannya, Pemkot membuat identifikasi potensi dengan membuat riset serta melibatkan banyak pihak, terutama kelompok pemuda. “Identifikasi potensi dengan riset dan melibatkan banyak pihak itu penting serta harus diseriusi,” harapnya. (kh)
